Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa diatasi apabila hukum di Indonesia benar-benar bisa ditegakkan. Baca juga: Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia. Mengoptimalkan peran lembaga; Mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara penting dilakukan agar penegakkan hak dan kewajiban bisa dilakukan dengan efektif. Satu kasus lain yang dapat kita lihat yaitu pelanggaran terhadap kebiasaan perang yang dilakukan oleh Anto Furundzija, seoran komanda lokal pada unit khusus polisi militer pada Dewan Pertahanan Kroasia, dan dikenal sebagai “jokers”. Ia didakwa melakukan dua jenis pelanggaran atas hukum atau aturan perang. kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam menjalankan yurisdiksi nasional, maka International Criminal Court (ICC) akan mengambil alih yurisdiksi nasional.5 Kehendak para aktivis HAM dan dari pihak korban/ahli waris korban dan tekanan lembaga HAM Internasional/asing untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM Apakah ini berarti pengadilan HAM ad hoc bersifat retroaktif? Memang dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (“UU Pengadilan HAM”) disebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Kasus-kasus yang seharusnya dapat diselesaikan melalui KKR dan diharapkan terbuka penyelesaiannya untuk mengobati penderitaan keluarga korban pelanggaran HAM pun tidak tercapai. Terlebih oleh karena putusan MK tersebut, Undang-Undang tentang penyelesaian pelanggaran HAM oleh KKR tidak bisa dilanjutkan dan diimplementasikan. Akibatnya, penyelesaian Kasus HAM terbentur dengan negosiasi dalam level elite politik. Terlebih dalam level tertentu, lanjut dia, elite politik justru bermasalah dan terseret pelanggaran HAM. Ketiga, menurut Al Araf, lemahnya kewenangan Komnas HAM menjadi salah satu penghambat penyelesaian kasus HAM masa lalu. Untuk menjaga stabilitas nasioal terkadang pemerintah sendiri yang justru mengabaikan HAM warga negaranya (Baca juga : Pelanggaran Hak Warga Negara) Belum adanya kesamaan prinsip atau pandangan tentang pentingnya jaminan HAM oleh para penguasa. Artikel terkait: Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM; Penyebab Sengketa Internasional; Sistem Hukum Liputan6.com, Jakarta Pengertian HAM perlu dipahami betul oleh setiap orang. Apalagi Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan hak-hak dasar warga (basic right) berupa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). BACA JUGA: 6 Macam-Macam HAM yang Perlu Diketahui, Lengkap Kasus-kasus pelanggaran demokrasi di Indonesia ini menjadi bukti bahwa proses demokrasi di negara ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diperlukan upaya kolektif dari semua pihak untuk meningkatkan pemahaman mengenai demokrasi, memastikan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, dan mencegah adanya pelanggaran Hak asasi manusia terdiri dari dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Berdasarkan kedua hak inilah lahir hak asasi manusia. Thomas Hobbes berpendapat bahwa satu-satunya Hak Asasi Manusia adalah Hak Hidup. Franz Magnis Suseno membedakan HAM kedalam 4 macam. 1). 43zlzp.